PERJANJIAN PRANIKAH

Perjanjian Pranikah atau Prenuptial Agreement adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan suami istri ketika sebelum menjadi pengantin baru. Kesepakatan antara calon suami dan istri dalam bentuk perjanjian tertulis ini tentang berbagai hal yang berpotensi menjadi bibit perselisihan atau pertengkaran setelah menikah. Perjanjian ini dibuat sebagai pegangan suami dan istri dalam menata rumah tangga ke depan. Sekaligus sebagai langkah preventif  menghindari kemungkinan terjadinya pertengkaran dikemudian hari.

Lalu hal-hal apa saja yang dianggap sebagai berpotensi menjadi bibit perselisihan antara suami dengan istri. Banyak, banyak sekali. Kadang hal yang sepele pun bisa memicu pertengkaran, apalagi persoalan besar.

Nah dalam perjanjian yang harus dibuat oleh suami istri itu, bibit-bibit persoalan besar itulah yang harus dimuat, antara lain :

1.    Harta bawaan masing-masing ketika sebelum menikah.

2.    Hutang bawaan masing-masing ketika sebelum menikah.

3.    Harta Bersama.

4.    Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5.    Kebebasan tetap bekerja bagi istri (walau telah memiliki anak).

6.    Tanggungan semasa masih sendiri.

7.    Penghasilan suami dan istri.

8.    Kewajiban kepada orangtua dan mertua.

9.    Pendidikan anak.

10. Poligami.

Mungkin saja, selain dari hal-hal tersebut di atas, masih ada masalah lain yang menurut pendapat calon suami atau calon istri perlu dimasukan dalam Perjanjian Pranikah. Kalau hal itu dikhawatirkan akan menjadi bibit perselisihan, lebih baik dimasukan. Tidak perlu ragu!

Permasalahan yang dihadapi adalah, bagaimana secara bijak bisa menyampaikan tentang rencana pembuatan kesepakatan tertulis kepada calon suami ataupun calon istri? Karena sudah seperti menjadi anggapan umum, bahwa hubungan suami dengan istri itu harus berlandaskan cinta dan kepercayaan. Lalu apa perlunya Perjanjian Pranikah, kalau sudah sama-sama saling percaya?

Belum menikah saja, sudah minta dibuat perjanjian tertulis antara suami dan istri,  apakah ini tidak akan menyinggung perasaan calon pasangan hidup beserta keluarga besarnya masing-masing?

Anda harus buang jauh-jauh perasaan itu. Utamakan kelanggengan hubungan suami istri sampai ke anak cucu, bahkan kalau bisa sampai maut memisahkan. Sampaikan secara bijak kepada calon istri atau calon suami agar mau membuat Perjanjian Pranikah. Atau untuk mudahnya, minta si dia membaca artikel ini, agar tidak gagal paham.

Pernahkah terpikir kalau calon suami itu seorang yang ringan tangan? Atau mungkin calon istri nantinya tidak peduli kepada orang tua calon suami? Atau mungkin juga calon suami hanya mengincar harta calon istri (kalau misalnya calon istri anak orang kaya). Atau bisa juga calon istri tidak bisa memanage keuangan rumah tangga dengan baik? Dan hal yang paling ditakuti oleh para calon istri, bagaimanakah kalau calon suami nantinya akan menikah lagi?

Anda harus mengantisipasi hal-hal tersebut sebelum melakukan pernikahan. Caranya buatlah perjanjian sebelum menikah secara tertulis dan ditandatangani di depan notaris, lengkap dengan minimal dua orang saksi.

Agar memiliki pedoman ketika ingin membuat perjanjian itu, di bawah ini ada contoh yang bisa dipedomani. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, silakan di hapus. Dan bisa saja ada hal-hal yang perlu ditambahkan, masukkanlah hal tersebut ke dalam Perjanjian Pranikah. Ini semua demi memperjelas hal-hal yang masih abu-abu, sehingga pertengkaran di dalam rumah tangga bisa dihindari.

CONTOH

SURAT PERJANJIAN PRA NIKAH

Nomor: ………………………….

Pada hari ini, tanggal …………….bulan …………….tahun ……..………….…………
kami yang bertanda tangan di bawah ini dan dengan didamping oleh para saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir Surat Perjanjian ini : -----------------------------------------

1. Nama         :………………………………..
               Pekerjaan  :………………………………..
               Alamat       : ………………………………..
               No KTP      :……………….……………….
               selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Calon Suami -----------------

2. Nama         : ………………………………..
               Pekerjaan  : ………………………………..
               Alamat       : ………………………………..
               No KTP      : ………………………………..
               selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua atau Calon Istri ----------------------

Bahwa kedua belah pihak telah mendapat restu dari orangtua masing-masing dan sepakat akan melakukan pernikahan, dan untuk itu para pihak telah setuju membuat perjanjian pranikah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ----

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan pembuatan perjanjian pranikah ini adalah untuk memperjelas kedudukan hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum dan setelah menikah. Khususnya mengenai Harta Bawaan, Harta Bersama, Hutang Bawaan, Hutang Setelah Menikah, Biaya Rumah Tangga, Tanggungan Semasa Sendiri, Kebebasan Bekerja dan hal-hal lain yang dirasa perlu. --------------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 2

PISAH HARTA

Bahwa antara suami dan isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan sebelum pernikahan. --------

Pasal 3
HARTA BAWAAN

1. Semua harta benda berbentuk apapun yang dibawa oleh para pihak pada saat sebelum menikah dan atau yang diperoleh berupa pemberian hibah, warisan, hibah wasiat dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang memiliki dan atau yang memperolehnya saat sebelum pernikahan. ------
2. Harta kekayaan Pihak Pertama sebelum menikah meliputi :

b.1. SHM. No. … atas tanah/rumah seluas  … m2 di  …………………..........................   

b.2. SHM. No. … atas tanah kosong seluas  ….. m2 di ………………...........................

b.4. BPKB. No. ……. atas Mobil ………………. tahun …. Plat No. ……………….......... 

b.4. BPKB. No. ……..atas Sepeda Motor ……………….. tahun ……Plat No. ……........

3. Harta kekayaan Pihak Kedua sebelum menikah meliputi :

b.1. SHM. No. .... atas tanah/rumah seluas  ……. m2 di …………………......................

b.2. BPKB No. … atas Mobil …………… tahun  ………………. Plat No. …………….....

b.3. BPKB. No. … atas Sepeda Motor …………………. Tahun ………. Plat No. ……...

Pasal 4

HAK PENGUASAAN HARTA BAWAAN

1. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3b) merupakan hak dari Pihak Pertama. --------------------------------------------------------
2. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, ayat (3b), termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat Pasal 3 ayat 3c merupakan hak dari Pihak Kedua. ------------------------------------------------------------
4. Pihak Kedua berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3c), termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga, tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Pertama. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Pihak Pertama tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan Pihak Kedua, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 3c, termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.--------------------------------------------
6. Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan Pihak Pertama, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 3b, termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga. -------------------------------------------

Pasal 5

HARTA BERSAMA

1. Harta kekayaan yang diperoleh Pihak Pertama dalam statusnya sebagai Suami dan sekaligus Kepala Rumah Tangga, selama berlangsungnya pernikahan menjadi Harta Bersama. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Harta kekayaan yang diperoleh Pihak Kedua dalam statusnya sebagai Istri adalah tetap milik Pihak Kedua, tidak menjadi Harta Bersama. ----------------------------------------------------
3. Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa izin tertulis dari kedua belah pihak terhadap Harta Bersama termasuk menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan Harta Bersama kepada pihak ketiga. ----------------------

Pasal 6
BUKTI PEMILIKAN

1. Barang-barang bergerak yang oleh kedua belah pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga setelah pernikahan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak kedua belah pihak, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan bersama kedua belah pihak, masing-masing untuk (setengah) bagian yang sama besar. ----------------------=
   
   

Pasal 7
HUTANG BAWAAN

1. Hutang Pihak Pertama saat ini meliputi :

a.1. Sisa hutang kredit rumah di Bank …….. senilai Rp. ……………. (…………. rupiah)-

a.2. Sisa Cicilan mobil  …… tahun  ……. senilai Rp. …………. (………….. rupiah) -------

2. Pembayaran dan penyelesaian hutang Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam ayat (7.a) sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak Pertama. ---------------------
3. Pihak Kedua tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas hutang Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam ayat (7.a). -----------------------------------------------------------
4. Hutang Pihak Kedua saat ini berupa sisa cicilan mobil ………………. tahun ….. senilai Rp, ………………….. (……………………………. rupiah) -------------------------------------------
5. Pembayaran dan penyelesaian hutang Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (7.d.) sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua. ------------------------
6. Pihak Pertama tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas hutang Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (7.d.). -----------------------------------------------------------

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Harta dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing. ----------------------------------------------------------
2. Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dapat mengurus dan mempertahankan hak dan kewajibannya masing-masing, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. --------
3. Harta dan hutang dari para pihak yang terjadi sesudah pernikahan dilangsungkan, menjadi hak dan kewajiban bersama. Pengurusan dan penikmatannya dilakukan secara bersama-sama. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 9

BIAYA RUMAH TANGGA

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sepenuhnya dipikul oleh Pihak Pertama. --------------------
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari Pihak Pertama. ------------------
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. ----------------------------------
4. Dana untuk biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Pihak Kedua, untuk itu Pihak Kedua harus bisa menjelaskan penggunaannya secara detail jika diminta oleh Pihak Pertama. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Tanggungan Semasa Sendiri.

a.1. Pihak Pertama saat ini membiayai kehidupan Bapak, Ibu dan seorang adiknya.

Setelah menikah, Pihak Pertama akan terus memberikan biaya untuk mereka minimal sebesar Rp …………… setiap bulan, dan Pihak Kedua setuju untuk itu, dengan catatan Pihak Pertama tetap bisa membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. ---------------------

a.2. Pihak Kedua saat ini membiayai dua orang anak asuh, setelah menikah Pihak Kedua akan terus membiayai mereka sampai selesai kuliah, dengan penghasilan sendiri, untuk itu Pihak Pertama menyatakan setuju. ----------------------------------------------

2. Kebebasan untuk bekerja bagi Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua, jika setelah menikah ingin terus bekerja, dengan catatan, setelah pulang bekerja harus bisa membagi waktu untuk suami, anak dan mengurus rumah tangga. ---------------------------------------------------

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pihak Pertama berjanji tidak akan pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dengan alasan apapun, bila terbukti melakukannya bersedia digugat cerai oleh Pihak Kedua.- ------------------------------------------------------------------------

4. Penghasilan Suami dan Istri.

Penghasilan Pihak Pertama sebagai suami harus diberitahukan setiap bulannya secara transparan kepada Pihak Kedua selaku istri, jumlah dan asal usul sumber dananya. Pihak Kedua juga harus memberitahukan asal-usul sumber dananya kepada Pihak Pertama, namun tidak wajib memberitahukan jumlah penghasilannya. -----------------------

5. Pendidikan Anak.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah yang berbasiskan agama. Namun apabila ada keinginan lain dikemudian hari, wajib dimufakatkan bersama terlebih dahulu. ---------------------------------------------------------------

6. Poligami.

Karena sebab-sebab yang tidak bisa dihindari (misalnya, bilamana telah dibuktikan secara medis, Pihak Kedua tidak bisa mengandung dan atau tidak bisa melakukan hubungan suami istri), Pihak Pertama ingin menikah lagi. Untuk itu Pihak Kedua boleh memilih memberikan persetujuan, atau menyatakan tidak ingin dimadu dan atau mengajukan permohonan cerai. Namun bila ternyata suami yang mandul, maka istri memiliki hak untuk minta cerai.-  -------------------------------------------------------------------------

7. Perubahan Perjanjian.

Perjanjian ini tidak bisa dirubah atau dibatalkan secara sepihak, namun atas persetujuan kedua belah pihak bisa dibuat perjanjian tambahan yang belum diatur dalam perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian Tambahan itu akan melekat dengan perjanjian ini. -------------------------------------------------

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa apabila terjadi perbedaan  mengenai isi dan pemahaman dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mupakat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator. -----------------

Pasal  12
DOMISILI

Untuk Surat Perjanjian Pranikah ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di ....................................... -------------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan diselesaikan di ..........,  hari …………., tanggal …………, bulan ……………, tahun .................. dan telah dibaca dan diperiksa dengan teliti oleh kedua belah pihak.- -------------------------------------------------------------------------------------------

Pihak Pertama                               Pihak Kedua

                        ( ………………………………….. )      ( ……………………………… )

Saksi -2 :

1.    …………………………………………………                                                                                                        …………………………………………………………

2.    …………………………………………………                                                                                                        ……………....…………………………………………

Contoh Surat Perjanjian Pranikah di atas mungkin belum lengkap dan sempurna. Bisa saja terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu jika Anda berkenan, mohon  kritik dan saran yang  bisa disampaikan melalui kolom komentar, agar Surat Perjanjian ini bisa lebih baik lagi.

Untuk lebih memperoleh kekuatan hukum, maka lakukanlah penandatanganan di depan Notaris dan turut ditandatangani oleh para saksi. Sebelum ditandatangani, cobalah konsultasikan terlebih dahulu dengan notaris.

Semoga bermanfaat!

Bagikan Artikel ini